Dindikbud Sosialisasikan Inovasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Lingkup Sekolah se Tangsel

FOTO: Eksklusif Dindikbud Tangsel for indolinear.com
Minggu, 3 November 2019

Indolinear.com, Tangsel – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menggelar Sosialisasi dan Simulasi Aplikasi  Barang Persediaan dan Barcode Barang Milik Daerah di Telaga Seafood, Serpong Utara, Tangsel pada Kamis, 31 Oktober 2019.

Menurut Kepala Dindikbud Tangsel Taryono,   tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan Aplikasi Barang Persediaan dan Aplikasi Barcode Barang Milik Daerah yang digunakan oleh Dindikbud Tangsel. Aplikasi tersebut bernama QR Code.

“Kegiatan ini digelar sebagai fasilitasi pengelolaan barang persediaan dan labelisasi barang yang berbasis teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi, keakuratan, kecepatan opname fisik dalam pelaporan barang persediaan dan labelisasi Barang Milik Daerah dengan sistem barcode,” ungkap Taryono.

Peserta sosialisasi ini sebanyak 179 orang yang terdiri operator sekolah/pengelola aset dan pelaksana seluruh Sekolah Dasar Negeri dan SMP Negeri di Kota Tangsel.

Sementara, Kasubag Umum dan Kepegawaian Dindikbud Tangsel Siti Maimanah mengatakan bahwa semua barang yang ada di Dindikbud dan sekolah harus dicatat dan dimasukan kedalam aplikasi QR Code. Barang Milik Daerah tersebut ditempel stiker yang sudah ada barcode nya, sehingga nanti ketika di scan sudah terlihat rincian barang tersebut.

“Ini membuat pekerjaan semakin cepat sehingga lebih efisien, falid dan akurat. Barang tersebut berupa aset seperti peralatan mesin, meja, kursi, mobil, motor dan lainnya,” ungkapnya.

Setelah di scan menggunakan Aplikasi QR Code nanti akan muncul semua informasi mengenai barang tersebut mulai dari id barang, kode lokasi, kode aset, nama aset, spesifikasi, tanggal perolehan, harga perolehan, nilai buku dan lainnya.

Menurut Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie, barang yang bernilai ekonomis harus dicatat. Barang tidak bergerak, kendaraan bermotor dan lainnya harus memiliki catatan.

Hal tersebut untuk meningkatkan kualitas pencatatan atas aset-aset yang ada di sekolah. Karena ada 3 sumber pengadaan aset mereka, yang pertama dari dana APBD, Anggaran Provinsi Banten dan dari APBN.

“Biasanya dari pusat langsung ke sekolah, misalnya seperti beli alat peraga, komputer dan lainya. Namun ada sekolah yang tidak lapor ke dinas, sehingga tidak tercatat. Sekarang melalui peningkatan kualitas ini ada sistem yang dibangun untuk pencatatan barang milik daerah di sekolah,” jelas Benyamin.

“Banyak sekali masalah yang kita hadapi karena barangnya dari Pemerintah Pusat atau Provinsi, untuk memastikan kembali barang tersebut masih ada maka dilakukan pencatatan,” kata Benyamin.

Menurutnya, sering kali pemerintah daerah dituding korupsi dari persoalan proses pengadaan barang dan jasa. Sering kali dituding tidak efisien dalam penyediaan barang dan jasa.

“Ketika barang dan jasa ini sudah jadi milik kita, maka harus dilengkapi pencatatan untuk menghindari fitnah itu. Saya berharap dengan dilengkapinya QR Code mohon jadi catatan dan perhatian sebagai operator pengurus barang SD dan SMP negeri,” jelasnya.

Mudah-mudahan, kata Benyamin, ini akan memperbaiki catatan aset kita. Kita akan lihat reaksi dari hasil sosialisasi ini seberapa besar catatan aset kita akan semakin baik.(ADV)

INDOLINEAR.TV