Dibutuhkan Peran Serta Diplomasi Parlemen Untuk Menjangkau Kawasan Pasifik

FOTO: dpr.go.id/indolinear.com
Kamis, 10 Desember 2020
loading...

Indolinear.com, Jakarta – Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk memainkan peran aktif di kawasan Pasifik, tidak hanya isu-isu pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan namun juga isu stabilitas dan keamanan. Terkait hal itu, diperlukan penguatan dan peran serta diplomasi parlemen untuk memajukan kemitraan Indonesia – Pasifik.

Demikian mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR dengan tema “Peran Strategis Diplomasi Parlemen dalam Memperkuat Kemitraan Indonesia–Pasifik Pascapandemi Covid-19″ di Tangerang Selatan, Banten, diansir dari Dpr.go.id (09/12/2020).

Acara dibuka oleh Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon, sementara Wakil Ketua BKSAP Putu Supadma bertindak sebagai moderator. Adapun narasumber hadir secara fisik maupun virtual, diantaranya Abdul Kadir Jailani (Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu) dan Tantowi Yahya (Duta Besar LBBP RI untuk Selandia Baru merangkap Samoa dan Kerajaan Tonga).

Kemudian, Laksamana Madya TNI Amarulla Oktavian (Rektor Universitas Pertahanan), dan Gabriel Lele (Dosen Manajemen dan Kebijakan Publik  Departemen Politik Pemerintahan FISIP UGM dan Sekretaris Gugus Tugas Papua UGM), dan Michael Manufandu (Duta Besar RI untuk Kolombia ke-6 dan Wali Kota Jayapura ke-2).

FGD ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua BKSAP Mardani Ali Sera, dan Achmad Hafisz Tohir, serta Anggota Panja BKSAP lainnya yaitu Johan Budi S. Pribowo (F-PDI Perjuangan), Ichsan Firdaus (F-PG), Fadhullah (F-P.Gerindra), Muslim (F-PD), KH Surahman Hidayat  (F-PKS), Andi Yuliani Paris (F-PAN), dan Ema Ummiyatul Chusnah (F-PPP)

Dalam sambutannya, Fadli Zon menekankan Parlemen berkomitmen untuk memperkuat diplomasi dalam kemitraan strategis Indonesia – Pasifik pascapandemi Covid-19, melalui dialog antara Indonesia dengan negara-negara kepulauan Pasifik. Menurutnya, isu-isu krusial regional dan global telah dan terus menjadi perhatian utama BKSAP. Sebelumnya, BKSAP bahkan membentuk Panja Kerja Sama Internasional dan Kerja Sama Kawasan Pasifik (KSKP).

“Pelbagai program kerja dua panja terakhir telah dirancang kendati harus diakui dalam implementasinya menemui kendala berat lantaran pandemi Covid-19. Kendati demikian, BKSAP berupaya sekuat tenaga bekerja sesuai program-program yang telah ditetapkan termasuk FGD pada pagi hari ini. Contoh lain, pada 23 November lalu Panja KSKP melakukan kunjungan kerja ke Kota Sorong, Provinsi Papua Barat,” ungkap Fadli.

Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, peran aktif DPR dalam konteks Pasifik tidak bisa dilepaskan dari dua forum parlemen yaitu, Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) pada tahun 1991 dan First Meeting of the Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) yang diinisiasi DPR RI pada tanggal 24-25 Juli 2018 di Jakarta.

IPPP menunjukkan keterlibatan aktif serta komitmen kuat DPR, dalam hal ini BKSAP sebagai vocal point diplomasi parlemen untuk berkontribusi dalam memajukan kemitraan strategis Indonesia dalam konteks Pasifik, melalui dialog antara Indonesia dengan negara-negara kepulauan Pasifik.

Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kemlu RI Abdul Kadir Jailani menilai Pasifik sebagai kawasan strategis mencuatkan banyak tantangan. Menurut dia, Pasifik merupakan rumah ekosistem laut dunia, sumber daya laut berlimpah, hub Asia dengan Amerika – Ocenia, dan kekayaan budaya.

Namun demikian, sambung dia, tantangan besar Kawasan Pasifik antara lain terutama lantaran persaingan pengaruh kekuatan-kekuatan besar dan habitat forum-forum kampanye kelompok separatis anti-NKRI. Karena itu, ia berpendapat diplomasi parlemen sangat strategis membendung kelompok-kelompok separatis Papua di Pasifik.

Senada, Duta Besar LBBP RI untuk Selandia Baru merangkap Samoa dan Kerajaan Tonga, Tantowi Yahya mengingatkan BKSAP memiliki peran strategis diplomasi parlemen, karena mayoritas negara-negera Pasifik menganut sistem parlementer, sehingga banyak isu-isu sensitif seperti separatisme kerapkali menyeruak dari parlemen.

Banyak isu-isu separatis Papua, kata dia, kerapkali menyeruak dari parlemen. Oleh sebab itu, ia mengimbau DPR RI membentuk Pacific Desk dan meningkatkan kunjungan ke negara-negara Pasifik. Menurutnya, perlu pendekatan soft power diplomacy yang lebih humanis misalnya melalui kebudayaan dan kepariwisataan dapat menjadi pilihan strategi diplomasi parlemen ke depan.

Dia juga mengingatkan bahwa Pasifik sebagai the most contested region antara negara-negara besar diwarnai ragam pendekatan, antara lain Australia dengan Pacific Step Up, Selandia Baru dengan Pacific Reset, Amerika Serikat dengan Pacific Pledge dan Indo Pacific Command, Cina dengan One Belt One Road/OBOR Initiative, dan ASEAN dengan Indo Pacific Outlook.

Sementara itu, narasumber Michael Manufandu yang ikut hadir secara luring, mengamati Pacific Island Forum seringkali sebagai panggung kelompok separatis Papua. Dia mengatakan bahwa hampir lima tahun lebih konflik Papua belum tuntas. Oleh sebab itu, masalah Papua harus menjadi perhatian utama dari kebijakan politik luar negeri Indonesia di Pasifik. Diingatkan juga pentingnya menyiapkan diplomat handal untuk menyikapi masalah Papua di Pasifik.

Berbeda pandangan, Dosen FISIP UGM Gabriel Lele menekankan urgensi pendekatan secara komprehensif serta tidak reaktif dan fragmented terhadap isu separatis Papua. Dia mendorong Pemerintah Pusat menjadikan Indonesia timur dan Papua sebagai etalase Indonesia di wilayah Pasifik guna meng-counter isu-isu Papua serta memperkuat dialog antara Indonesia dengan negara-negara kepulauan Pasifik. (Uli)

INFORMASIKAN PADA SAHABAT: