Di Jenewa, Mahfud MD Bicara Komitmen Penegakan HAM Indonesia Selama Pandemi Covid-19

FOTO: tribunnews.com/indolinear.com
Rabu, 15 Juni 2022

Indolinear.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD berbicara tentang komitmen penegakan HAM di Indonesia selama pandemi Covid-19 pada pertemuan Side Event Sidang Dewan HAM pada Selasa (14/6/2022) di Jenewa, Swiss.

Dalam forum bertema Pemenuhan HAM di tengah Pandemi Covid-19 itu, Mahfud mengatakan pandemi mempengaruhi semua aspek termasuk penegakan perlindungan HAM.

Namun, lanjut dia, di masa penuh tantangan itu pemerintah Indonesia terus menerus bekerja untuk memastikan hak-hak dasar setiap warga terlindungi.

Mahfud juga mengatakan hal tersebut adalah amanat konstitusi yang terus dijalankan oleh pemerintah.

Dalam acara yang dihadiri berbagai organisasi internasional di Jenewa tersebut, Mahfud mengatakan pemerintah Indonesia percaya akan kebijakan yang adaptif dan pendekatan kolaboratif dalam menghadapi kondisi penuh tantangan seperti saat pandemi Covid-19.

Dalam forum yang digelar atas kerja sama Komnas HAM RI dengan Perwakilan Tetap RI di Jenewa itu, Mahfud juga menceritakan beberapa pendekatan penting yang dilakukan pemerintah saat pandemi dalam rangka melindungi hak asasi manusia.

Pendekatan tersebut, antara lain pemerintah Indonesia memastikan kerja kolaborasi dalam menjaga hak atas kesehatan dan akses kepada fasilitas kesehatan.

Pemerintah dalam hal ini, lanjut dia, berhasil memberikan akses gratis atas vaksin Covid-19 untuk semua warga.

Pemerintah, lanjut dia, berkolaborasi dengan institusi swasta, fasilitas kesehatan, organisasi masyarakat, untuk mendistribusikan lebih dari 440 juta vaksin ke 574 kota dan kabupaten di 34 provinsi.

Hasilnya, lanjut dia, Indonesia berhasil mencapai bahkan melebihi angka vaksinasi yang ditentukan oleh WHO, yaitu lebih dari 70 persen populasi.

Terkait HAM, lanjut dia, pemerintah menyeimbangkan antara menghormati kebebasan dan melindungi hak saat pandemi.

“Untuk melindungi hak masyarakat untuk hidup, maka pemerintah menyesuaikan kebebasan bergerak dan kebebasan untuk berkumpul.” Dilansir dari Tribunnews.com (14/06/2022).

“Bukan untuk melanggar kebebasan tapi untuk melindungi nyawa masyarakat, sesuai penerapan HAM dan selaras kebijakan Covid-19,” kata Mahfud MD dalam keterangan resmi Tim Humas Kemenko Polhukam RI.

Pemerintah, kata dia, juga berkolaborasi dalam penanganan kasus pelangggaran HAM saat pandemi.

Hukum HAM Indonesia, lanjutnya, memberikan beberapa mekanisme termasuk pemerintah dapat berkolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam penanganan kasus.

Hal tersebut, kata Mahfud, termasuk dengan Komnas HAM yang sudah terakreditasi A atau sudah memenuhi Paris Principle, dan juga dengan institusi HAM nasional lainnya.

“Pemerintah juga sepanjang pandemi, tetap berkomitmen dalam penegakan HAM. Salah satu bukti komitmen adalah pemerintah telah mengeluarkan generasi kelima dari Rencana Aksi Nasional HAM untuk 2021-2025,” kata Mahfud.

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, yang juga hadir di forum tersebut mengatakan bahwa tata kelola penanganan Covid di indonesia cukup baik apabila dibandingkan dengan beberapa negara lain.

Hal tersebut, kata dia, karena aspek keterbukaan tata kelolanya signifikan dan juga kemitraan dengan masyarakat sipil dan Komnas HAM.

Salah satu indikatornya, lanjut Taufan, adalah beberapa kebijakan mendasar yang sudah mengikuti rekomendasi Komnas.

“Contoh terkait perlindungan nakes, pendekatan humanis dan perlindungan terhadap kelompok rentan seperti orang di rumah tahanan atau narapidana.”

“Pengalaman tata kelola ini juga dicerminkan dengan lahirnya standar norma dan pengaturan kesehatan yang kita harapkan menjadi batu pijak kebijakan kesehatan nasional,” kata Taufan. (Uli)

loading...