Denda Tak Pakai Masker Di Kota Bekasi Masih Digodok

FOTO: wartakota.tribunnews.com/indolinear.com
Rabu, 30 September 2020
loading...

Indolinear.com, Bekasi – Ketua DPRD Kota Bekasi, Chairuman J Putro mengatakan pembahasan mengenai besaran sanksi pelanggar protokol kesehatan masih dalam tahap diskusi.

Pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) yang mengatur sanksi pelanggar protokol kesehatan secara intens dilakukan oleh Pansus 12 yang khusus menangani permasalahan Covid-19 di Kota Bekasi.

“Paling denda akan kita diskusikan, akan mengambil berapa elemen rapat, minimal untuk menguji berapa yang pantas, karena perda ini harus dilihat efektivitasnya,” ujar Chairuman saat dikonfirmasi, dilansir dari Wartakota.tribunnews.com (29/09/2020).

Alternatif denda maupun sanksi tak hanya diberlakukan bagi masyarakat yang tak kedapatan mengenakan masker.

Sanksi bagi para pelaku usaha juga alan diatur sehingga aparat tiga pilar bisa bertindak secara jelas dan tegas saat melakukan operasi atau razia.

“Sama, pelaku isaha juga nanti banyak sanksinya. Bisa berupa administrasi, bisa denda atau pidana. Nanti dibahas,” katanya.

Chairuman menambahkan pembuatan raperda untuk memperkuat payung hukum dari Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 29 Tahun 2020, tentang tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran ATHB dalam penanganan wabah corona virus disease 2019 atau Covid-19.

Diketahui bahwa perwal tersebut merujuk pada Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat Nomor 40 tahun 2020 tentang pedoman pengenaan sanksi pelanggar PSBB.

“Secara hukum, perwal dan pergub bermasalah, bisa berpotensi untuk digugat. Karena setiap perubahan di masyarakat harus dengan perda. Ini jiga merupakan masukan dari Kapolres, Kajari dan pengadilan,” tutur Chairuman.

Selama ini, masyarakat yang kedapatan melanggar protokol kesehatan di Kota Bekasi hanya diminta membuat surat pernyataan di depan hakim dan jaksa tanpa ada efek jera.

Sementara itu, sejumlah tempat hiburan, kafe dan restora yang disegel merupakan bentuk dari tindakan dalam keadaan darurat sesuai dengan yang tercantu pada Perwal Nomor 29 Tahun 2020.

“Kalau penyegelan kafe itu sudah jelas karena dalam kondisi darurat. Jadi dihentikan bukan karena viralnya, tetapi karena pengawasan,” katanya.

Perda Denda Pelanggar PSBB

Pemkot Bekasi dan DPRD Kota Bekasi berencana menerbitkan peraturan daerah (perda) yang mengatur sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

Salah satunya kewajiban menggunakan masker saat berada di luar rumah.

Hal tersebut tertuang pada rapat paripurna tentang Pembacaan Rancangan Keputusan DPRD Kota Bekasi tentang Pembentukan dan Penugasan Pansus 12 di Gedung DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (28/9/2020).

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan rapat paripurna tadi siang juga membahas rancangan peraturan daerah (raperda).

Mengenai kemungkinan diberlakukannya sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan saat masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru (ATHB) diterapkan di Bekasi.

Sejatinya, ketentuan sanksi oleh pelanggar protokol kesehatan saat masa ATHB telah tertuang dalam Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 29 Tahun 2020.

Tentang tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran ATHB dalam penanganan wabah corona virus disease 2019 atau Covid-19.

Diketahui bahwa perwal tersebut merujuk pada Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat Nomor 40 tahun 2020 tentang pedoman pengenaan sanksi pelanggar PSBB.

Namun, kekuatan hukum pada perwal dinilai tak cukup untuk memberlakukan sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan di Bekasi.

“Yang diatur pada pembahasan raperda, yang berkaitan dengan sanksi. Kalau masih perwal kan belum bisa dikenakan sanksi,” ujar Rahmat di lokasi.

Diterbitkannya perda baru nantinya diharapkan bisa mempertegas tindakan para aparat tiga pilar saat menggelar operasi protokol kesehatan.

Bukan hanya cara menandatangani pernyataan tertulis di depan hakim dan jaksa, namun juga diberlakukannya denda bagi pelanggar.

“Perda ada kekuatan hukumnya karena diputuskan bersama. Kalau perwal dalam keadaan darurat. Makanya kami bersama pengadilan dan polres belum bisa melakukan sanksi karena masih perwal. Makanya kita sampaikan pada ketua DPRD dan sudah direspons. Sudah masuk dalam proses pembahasan,” tuturnya.

Senada dengan Rahmat, Ketua DPRD Kota Bekasi, Chairuman J Putro mengatakan ketetapan hukum pergub dan perwal dinilai masih lemah sehingga berpotensi untuk digugat masyarakat apabila diterapkan sanksi.

“Sebelumnya sanksi tidak bisa dieksekusi oleh polisi. Dalam pergub atau perwal itu lemah, bisa digugat. Maka itu kapolres kasih masukan jangan perwal tapi perda,” ungkap Chairuman.

Desakan diterbitkannya perda mengenai protokol kesehatan juga datang dari kejaksaan dan pengadilan negeri.

“Secara (ketetapan) hukum, perwal bermasalah karena setiap perubahan masyarakat harus (didasari) dengan perda. Masukan dari kajari juga sama pengadilan juga sama, kapolres juga sama. Jadi paling tepat memang perda,” katanya. (Uli)

INFORMASIKAN PADA SAHABAT: