Camat Bekasi Utara Mengaku Telah Menata PKL Di Danau Duta Harapan

FOTO: wartakota.tribunnews.com/indolinear.com
Sabtu, 20 Maret 2021
loading...

Indolinear.com, Bekasi – Maraknya keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di Danau Duta Harapan Bekasi Utara, ditanggapi Camat Bekasi Utara Jalaludin.

Menurut Jalaludin, pihaknya sudah melakukan penataan PKL Danau Duta Harapan, yang sering jajakan jualannya di sekitaran Danau Duta Harapan.

Pengakuan Camat Bekasi Utara sebagai bentuk respon aduan warga Duta Harapan-Telaga Mas yang menyebut PKL Danau Duta Harapan biang kemacetan arus lalu lintas.

“Kalau PKL ada beberapa yang kami tata,” ucap Jalaludin saat dikonfirmasi, dilansir dari Wartakota.tribunnews.com (19/03/2021).

Jalaludin juga mengaku, kawasan Duta Harapan tak alami kemacetan yang sangat parah seperti yang dikatakan para warga sekitar, akibat keberadaan PKL.

“Engga macet kok, sebenarnya begini, kalau pagi kan ada yang jualan sayur, warga ramai”

“itu mungkin yang dianggap jalan jadi terhambat. Pagi sampai sore memang banyak orang yang di sana,” ungkap Jalaludin.

Sementara, Ketua Manajemen Duta Harapan-Telaga Mas (Dumas) Agus Triyanto, sebut hanya segilintir saja PKL yang disediakan tempat berjualan.

Sedangkan sisanya berjualan di pinggir danau dan taman seluas 7 hektare tersebut.

“PKL yang kami data ada 99 orang, belum semuanya terdata. Sedangkan yang menempati lokasi yang disediakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan enggak sampai 20 pedagang,” kata Agus.

Agus beserta warga yang tergabung dalam Manajemen Dumas saat ini sedang berinisiatif untuk menangani tata kelola Danau Duta Harapan.

Termasuk juga penataan PKL, taman dan kawasan danau agar tak carut-marut seperti sekarang.

“Kami ingin agar Pemkot Bekasi bisa mengarahkan warga sehingga kawasn danau tertata rapih”

“Danau Duta Harapan ini sebenarnya aset wisata lokal untuk masyarakat Bekasi,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, PKL marak di sekitar Danau Duta Harapan, Harapan Baru, Bekasi Utara, Kota Bekasi.

Namun, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bekasi belum dapat aduan dari warga terkait PKL marak itu.

Hal itu dikemukakan Kepala Satpol PP Kota Bekasi Abi Hurairah.

“Kalau laporan ke saya, belum ada aduannya (PKL marak),” kata Abi Hurairah saat dikonfirmasi.

Ia jelaskan, untuk penanganan PKL di sekitar Danau Duta Harapan, maka pihaknya lebih dulu harus mengetahui kepemilikan aset danau tersebut.

“Danau itu dilihat dulu asetnya punya siapa? Kemudian keluhannya disampaikan, dari warga atau dari siapa?”

“Kalau danau kan ditata kan bisa, atau sekalian dibubarin. Sampaikan ke kami,” ucapnya.

Menurut dia, agar satu kawasan bisa ditertibkan oleh petugas Satpol PP, maka diperlukan beberapa tahapan yang harus dilakukan.

Pertama, masyarakat mengirimkan aduan secara resmi ke pihak kecamatan atau kelurahan untuk melakukan pemantauan.

“Lapor dulu nih ketua RW-nya atau warga ke kecamatan. Lalu dari kecamatan nanti mengecek, bener enggak banyak PKL? Kalau benar, mereka kasih surat teguran,” tutur Abi.

Apabila PKL masih membandel, kemudian pihak kecamatan mengirimkan rekomendasi kepada Satpol PP Kota Bekasi untuk melakukan penertiban.

Sebelumnya, Agus Triyanto Ketua RW 11 Duta Harapan keluhkan kemacetan terjadi di perumahannya lantaran PKL marak berdagang di pinggir danau.

Dia mengaku sering terjebak kemacetan selama setengah jam di lokasi itu, meski jarak antara danau menuju rumahnya hanya 300 meter.

“Setiap mau keluar atau menuju rumah, macet banget. Karena jalannya sempit, banyak yang dagang, jadinya ngumpul di situ semua.”

“Saya sering malah kejebak macet di danau, padahal jaraknya tinggal 300 meter lagi sampai ke rumah” ujar Agus.

Dikelola oknum LSM

Sementara, Kasatpol PP Kota Bekasi Abi Hurairah mengatakan, pihaknya sering menerima aduan warga terkait kesemerawutan kawasan akibat PKL.

Menurut dia, PKL itu dikelola oknum lembaga swadaya masyarakat (LSM).

“Di Bekasi kan ada LSM, warga minta ditertibkan, ketika sudah kami tertibkan, malah dikelola sama oknum,” ucap Abi.

Ketika pihaknya menerima aduan, Satpol PP langsung bergegas menertibkan lokasi tersebut tanpa ada gesekan.

Namun beberapa hari setelah penertiban, PKL kembali muncul lantaran diduga dikelola oleh oknum LSM.

“Jangan sampai begini, warga minta bersihkan, sudah dibersihkan malah ada oknum LSM yang kelola”

“ada oknum masuk. Masyarakat enggak suka, minta ditertibkan. Ya kembali lagi setelah itu,” katanya.

LSM juga minta Satpol PP Kota Bekasi menertibkan  lokasi yang dikelola warga.

Setelah ditertibkan oknum LSM malah kembali menguasai kawasan tersebut.

“Ada yang begitu, mengaku LSM, kita bersihkan, sudah bersih malah mereka yang menata lagi, kan lucu.”

“Ada juga warga yang nata, tapi dikomplain sama LSM karena mau mengelola, setelah kami telusuri, ya begitu motifnya,” ujar Abi.

Meski begitu, petugas tak gentar lakukan penertiban bila dapat aduan dari masyarakat terkait kesemerawutan wilayah akibat PKL.

“Kami sebenarnya tidak kesulitan kalau mau membubarkan. Walau bagaimana pun memang kewenangan kami. Memang tugas kami.”

“Jadi sampaikan ke kami, nanti kami pantau, kami turunkan dari kecamatan”

“kalau ada PKL dikasih teguran dari camat, kalau masih bandel baru kami eksekusi,” kata Abi Hurairah. (Uli)

INFORMASIKAN PADA SAHABAT: