BLP Tangsel Wujudkan Pengadaan Barang dan Jasa Yang Bersih, Profesional dan Kredibel

FOTO: Eksklusif BLP Tangsel for indolinear.com

Indolinear.com, Tangsel – Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan menggelar Bimbingan Teknis Tata Cara Penyusunan HPS dan Metode Pengadaan Langsung di Aula Gedung 3 Balai Kota Tangsel, Ciputat pada Kamis, 28 Maret 2019.

Menurut Kasubag Perencanaan dan Bina Sumber Daya pada BLP Tangsel, Mochamad Hardi, maksud dan tujuan kegiatan ini sebagai sarana pembinaan dan koordinasi terhadap proses dan pelaksanaan pengadaan.

Kegiatan ini merupakan penyelarasan penyusunan HPS yang disesuaikan dengan Peraturan Presiden (Perpres) yang terbaru yakni Perpres nomor 16 Tahun 2018 juga dengan SPSE 4.3.

“Sementara ini penyusunan secara umum sudah biasa dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sekarang disesuaikan dengan Perpres 16 sehingga ada aturan-aturan terbaru,” ungkap Hardi.

Kegiatan ini dihadiri oleh 70 peserta dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Tangsel, yakni Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Bangunan dan Penataan Ruang, Dinas Perumauan, Permukiman dan Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Rumah Sakit Umum.

Sementara, menurut salah satu Narasumber kegiatan yakni Trainer LKPP Mohammad Kemal Pasha, dengan adanya Perpres yang baru, sebenarnya PPK berfungsi tidak hanya sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap penyusunan.

“Karena di Perpres PPK adalah yang menetapkan. Jadi menyusun itu bisa dalam bentuk tim, hanya saja peran PPK di sini memastikan bahwa HPS yang disusun itu mengacu pada prinsip-prinsip pengadaan. sehingga fungsi PPK adalah fungsi manajerial,” jelasnya.

Lanjutnya, bagaimana mengendalikan pekerjaan. Mulai dari spesifikasi, HPS dan perencanaan kontrak. Dalam materi yang disampaikan bukan mengenai teknisnya, tapi bagaimana secara penyusunan PPK  memahami resiko darit penyusunan HPS tersebut.

“Sehingga sebagai manajerial dia mampu mengecek apakah HPS yang dihasilkan sudah sesuai harga pasar atau belum. Sehingga resiko nanti muncul terdepan dari sebuah proses pengadaan bisa diminimalkan dengan HPS yang bersaing dan HPS yang memenuhi prinsip-prinsip  pengadaan,” bebernya.

Di lokasi yang sama, Kepala Bagian Pembangunan Setda Pemkot Tangsel Dandy Priyantara mengatakan bahwa proses pengadaan barang dan jasa adalah salah satu proses yang sangat penting dan strategis dalam serangkaian pelaksanaan kegiatan rutin maupun pembangunan baik di daerah maupun pusat.

“Banyak aturan hukum terkait pengadaan barang dan jasa, yang tidak hanya mengacu pada Perpres pengadaan barang dan jasa  namun juga aturan lainnya. Sehingga perlu kiranya ada pemahaman dan sharing yang lebih dalam mengenai hal ini,” beber Dandy.

Karena itu kegiatan Bimtek Penyusunan HPS ini menjadi sebuah kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun. Terutama untuk mengantisipasi adanya pergantian PPK dan SDM dalam pengadaan barang dan jasa khususnya pada OPD teknis.

“Sebagaimana diketahui bahwa banyak permasalahan pengadaan terjadi karena lemahnya perencanaan barang dan jasa yang salah satunya dimulai dari penyusunan HPS. Permasalahan ini tentunya tidak terlepas dari peran PPK,” jelasnya.

PPK dan pengadaan barang dan jasa memiliki tugas menyusum perencanaan pengadaan. Sehingga peran PPK sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pengadaan dari awal sampai akhir proses.

“Diharapkan melalui kegiatan ini seluruh stakeholder pengadaan barang dan jasa Pemkot Tangsel dapat lebih memahami aturan-aturan yang terkait dengan penyusunan dokumen HPS pengadaan barang jasa. Terutama dalam upaya mewujudkan prinsip-prinsip e goverment  yang efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, keadilan dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa,” terangnya.

Dengan begitu maka upaya untuk mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang bersih, profesional dan kredibel dapat terwujud di tahun anggaran 2019.(ADV)