BLP Tangsel Gelar Bimtek Tata Cara Penggunaan SPSE Versi 4.3

Eksklusif BLP Tangsel for indolinear.com

Indolinear.com, Tangsel – Seiring berkembangnya tuntutan pengadaan yang berkembang pesat di era modern, dengan tetap menjaga pilar pengadaan yang bersih dan transparan, saat ini telah ada Peraturan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang baru yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dimana peraturan tersebut menyatakan bahwa semua proses lelang harus menggunakan tender elekronik yang secara Iangsung menggunakan aplikasi SPSE versi 4.3, hal ini membawa suasana baru pada Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), banyak pembaharuan yang dialami oleh aplikasi SPSE mulai dari sisi teknis penggunaan sampai dengan regulasi yang mengaturnya.

Untuk itu, Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menggelar Bimtek Tata Cara Penggunaan SPSE Versi 4.3 di Telaga Seafood, Serpong Utara, Tangsel pada Selasa, 16 Oktober 2018.

Bimtek ini dihadiri oleh 100 peserta dari seluruh OPD di Pemkot Tangsel, yakni pejabat pembuat komitmen OPD, pejabat pengadaan, dan pokja BLP.

Menurut Kepala BLP Setda Tangsel, Wahyudi Leksono, dalam SPSE Versi 4.3 banyak penambahan fitur-fitur dan perubahan. Dimana sebelumnya manual kini sudah tersistem.

“Ada beberapa dokumen termasuk kontrak yang biasanya kontraknya diketik secara manual, di Versi 4.3 ini sudah tersistem. Sehingga pejabat pembuat komitmen yang langsung menginput kontraknya,” kata Wahyudi.

Selain itu juga ada paket pekerjaan yang biasanya input secara manual sekarang tersistem. Peran serta penyedia barang berubah, yang tadinya tidak ada disistem pada versi 4.3 sudah ada. Jadi harus berkecimpung lagi disitu.

“Kegiatan ini sifatnya harus segera dilakukan, karena Peraturan Presidennya sudah berlaku. Jadi kita terus melakukan pelatihan ini agar para peserta bisa lebih siap menggunakan di tahun 2019 mendatang, sehingga kita tidak ketinggalan,” bebernya.

Menurutnya banyak yang berubah, mulai dari pola kerja, cara bekerja dan lainnya. Jangan sampai pada 2019 sudah dilaunching kita masih belum bisa mengoperasikannya. Intinya lebih kepada penggunaan IT yang lebih baik lagi.

Sementara, Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, pengadaan barang atau jasa, pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah.

“Sehingga diperlukan pengaturan yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan terhadap sistem pengadaan tersebut diakui sebagai salah satu wilayah yang harus dilakukan dengan cepat,” jelasnya.

Dengan berjalannya sistem ini, kasus korupsi bidang pengadaan terbukti dapat ditekan sehingga dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah baik yang dibiayai APBN maupun APBD, dapat dipertanggung-jawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (EProcurement), khususnya dengan E-Tendering, dapat menyempurnakan sistem pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah yang dilakukan selama ini sehingga lebih meningkatkan transparasi, akuntabilitas, efisiensi.

“Selain itu, pengadaan barang/jasa secara elektronik juga dapat mewujudkan satu pasar dan persaingan usaha yang sehat, memudahkan proses monitoring dan audit, serta mampu memberikan akses informasi yang real time,” bebernya.

Pelaksanaan E-Procurement khususnya melalui E-Tendering ini juga diharapkan dapat diimplementasikan secara seragam/terstandar disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah atau institusi/instansi lain yang memanfaatkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Tangerang Selatan.

Sistem e-Procurement merupakan upaya menuju penghematan belanja negara sehingga dapat memperkecil peluang korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa. e-Procurement diakui telah menjadi kebutuhan penting bagi perbaikan sistem pengadaan di negeri ini.

“Sebagai salah satu kota baru dengan tingkat perkembangan yang luar biasa, Kota Tangsel memiliki kebutuhan pengadaan barang jasa dengan porsi anggaran dan paket pengadaan yang besar setiap tahunnya, maka itu kegiatan bimtek Tata Cara Penggunaan SPSE 4.3 ini menjadi sangat vital bagi keberlangsungan pembangunan di Kota Tangsel,” katanya.

Diharapkan melalui kegiatan ini seluruh stakeholder pengadaan barang/jasa pemerintah Kota Tangerang Selatan dapat lebih memahami aturan-aturan dan tata cara teknis penggunaan Aplikasi SPSE Versi 4.3.

“Terutama dalam upaya mewujudkan prinsip-prinsip e-procurement yaitu efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, keadilan dan transparansi dalam pengadaan barang/jasa. Dengan begitu, maka upaya untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa yang bersih, profesional dan kredibel tetap dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan di tahun-tahun kedepannya,” jelasnya.(Adv)

%d blogger menyukai ini: