BKSAP Perkuat Diplomasi Parlemen Untuk Jangkau Negara Pasifik

FOTO: dpr.go.id/indolinear.com
Minggu, 10 Januari 2021
loading...

Indolinear.com, Jakarta – Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk memainkan peran aktif di kawasan Pasifik, tidak hanya isu-isu pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan namun juga isu stabilitas dan keamanan. Terkait hal itu, diperlukan penguatan dan peran serta diplomasi parlemen untuk memajukan kemitraan Indonesia – Pasifik.

Demikian mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan  Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dengan tema “Peran Strategis Diplomasi Parlemen dalam Memperkuat Kemitraan Indonesia–Pasifik Pascapandemi Covid-19″ di Tangerang, Banten, Selasa (8/12/2020).

Acara dibuka oleh Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon (F-Gerindra), sementara Wakil Ketua BKSAP Putu Supadma (F-PD) sebagai moderator. Adapun narasumber hadir secara fisik maupun virtual, diantaranya Abdul Kadir Jailani (Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri), dan Tantowi Yahya (Duta Besar LBBP RI untuk Selandia Baru merangkap Samoa dan Kerajaan Tonga).

Kemudian Michael Manufandu (Duta Besar RI untuk Kolombia ke-6 dan Wali Kota Jayapura ke-2), Laksamana Madya TNI Amarulla Oktavian (Rektor Universitas Pertahanan), dan Gabriel Lele (Dosen Manajemen dan Kebijakan Publik  Departemen Politik Pemerintahan FISIP Universitas Gadjah Mada dan Sekretaris Gugus Tugas Papua UGM).

FGD ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua BKSAP Mardani Ali Sera (F-PKS), dan Achmad Hafisz Tohir (F-PAN), serta Anggota Panja BKSAP lainnya yaitu Johan Budi S. Pribowo (F-PDIP), Ichsan Firdaus (F-PG), Fadhullah (F-Gerindra), Muslim (F-PD), KH Surahman Hidayat (F-PKS), Andi Yuliani Paris (F-PAN), dan Ema Ummiyatul Chusnah (F-PPP), dilansir dari Dpr.go.id (09/01/2021).

Dalam sambutannya, Ketua BKSAP Fadli Zon menekankan Parlemen berkomitmen untuk memperkuat diplomasi dalam kemitraan strategis Indonesia – Pasifik pascapandemi Covid-19, melalui dialog antara Indonesia dengan negara-negara kepulauan Pasifik. Menurutnya, isu-isu krusial regional dan global telah dan terus menjadi perhatian utama BKSAP. Sebelumnya, BKSAP bahkan membentuk Panja Kerja Sama Internasional dan Kerja Sama Kawasan Pasifik (KSKP).

“Pelbagai program kerja dua panja terakhir telah dirancang kendati harus diakui dalam implementasinya menemui kendala berat lantaran pandemi Covid-19. Kendati demikian, BKSAP berupaya sekuat tenaga bekerja sesuai program-program yang telah ditetapkan termasuk FGD pada pagi hari. Contoh lain, pada 23 November lalu Panja KSKP melakukan kunjungan kerja ke Kota Sorong Provinsi Papua Barat,” ungkap Fadli.

Dia menambahkan, peran aktif DPR dalam konteks Pasifik tidak bisa dilepaskan dari dua forum parlemen yaitu, Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) pada tahun 1991 dan First Meeting of the Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) yang diinisiasi DPR RI pada tanggal 24-25 Juli 2018 di Jakarta.

IPPP menunjukkan keterlibatan aktif serta komitmen kuat DPR, dalam hal ini BKSAP sebagai focal point diplomasi parlemen untuk berkontribusi dalam memajukan kemitraan strategis Indonesia dalam konteks Pasifik, melalui dialog antara Indonesia dengan negara-negara kepulauan Pasifik.

Dalam diskusi tersebut, mengemuka juga usulan untuk dibentuknya Desk Pasifik. Lantaran, saat ini belum ada pendekatan agresif terhadap isu Pasifik dan juga informasi yang memadai tentang capaian Pemerintah untuk memajukan kemitraan strategis di kawasan Pasifik, termasuk untuk membendung isu Papua di Pasifik.

Anggota BKSAP Surahman Hidayat berpendapat bahwa banyak negara di dunia ini sudah melihat Pasifik sebagai kawasan strategis, namun Indonesia cenderung belum siap memanfaatkan peluang yang ada. Karenanya, Surahman mendukung usulan pembentukan Desk Pasifik di DPR RI agar segera ditindaklanjuti. Menurutnya, dikotomi “Indonesia Timur” dan “Indonesia Barat” sebaiknya disikapi dengan pendekatan “kekeluargaan” dari segi politik maupun sosial budaya.

Sementara itu, Anggota BKSAP Johan Budi S. Pribowo menambahkan, desk pasifik dan isu Papua dapat digabungkan dengan konsep “big family” dari hati ke hati dengan kunjungan keparlemenan yang lebih sering untuk memperkuat  kerja sama parlemen DPR RI dan Pasifik. Senada, Anggota BKSAP Muslim juga mendukung adanya hubungan yang lebih intensif dengan negara pasifik. Ia menilai, sudah saatnya parlemen menggunakan pendekatan budaya dan historis untuk membendung gerakan separatis di pasifik.

Wakil Ketua BKSAP Mardani Ali Sera mengatakan isu Papua merupakan ranah urusan domestik yang harus difokuskan pada slogan “Cinta Papua” untuk mengikat komunitas melalui pendekatan tidak hanya politik saja namun juga dari segi ekonomi, sosial, budaya. Pendekatan pertahanan dan keamanan tetap perlu direpresentasikan di Papua dan Pasifik.

Sebelumnya, kelima narasumber kunci menekankan bahwa masalah Papua harus menjadi perhatian utama dari kebijakan politik luar negeri Indonesia di Kawasan Pasifik.  Pasifik menjadi penting karena bersinggungan dengan internasionalisasi isu Papua, sedangkan secara ekonomi, Papua dapat menjadi pintu masuk dari Pasifik dan pintu keluar Indonesia menuju Pasifik.

Karena itu, pemerintah dan DPR RI diharapkan berperan aktif melalui diplomasi total dengan pendekatan-pendekatan humanis di Pasifik. Pemerintah juga  diharapkan membawa isu keamanan dan keselamatan maritim serta optimalisasi ekonomi biru guna meningkatkan kerja sama maritim dengan negara Pasifik. (Uli)

INFORMASIKAN PADA SAHABAT: