BKSAP DPR RI, SEAPAC, WFD Memperdalam Isu Suap Melalui Studi Perbandingan

FOTO: dpr.go.id/indolinear.com
Sabtu, 25 September 2021
loading...

Indolinear.com, Jakarta – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI bersama South East Asia Parliamentarians against Corruption (SEAPAC) dan Westminster Foundation for Democracy (WFD) menyelenggarakan Webinar Enforcing Measures to Combat Bribery: Comparative Analysis on the Anti-Bribery Legislations (UK and Southeast Asia).

Dalam forum yang diselenggarakan di Bogor, Jawa Barat, Kamis (23/9/2021) ini, BKSAP DPR RI berupaya memfasilitasi penguatan rezim anti suap di kawasan Asia Tenggara melalui diplomasi parlemen dalam kerangka organisasi SEAPAC.

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon menerangkan bahwa isu suap perlu diwaspadai, mengingat ada indikasi potensi kejahatan tersebut meningkat saat dunia dilanda pandemi Covid-19. Sementara di sisi lain, pemberantasan suap merupakan prioritas sejak diadopsinya United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)

“Upaya untuk merumuskan aturan anti-suap berkembang cukup pesat di kawasan Asia Tenggara. Saya mengucapkan terima kasih kepada WFD, yang juga menyediakan analisis perbandingan sebagai perangkat esensial untuk membantu memperkuat rezim anti-suap,” ucap Fadli yang juga sebagai Presiden SEAPAC ini.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menuturkan, peran parlemen sangat penting, terutama dalam sisi pembuatan legislasi. Meskipun sudah ada aturan yang mengatur mengenai anti suap, tetapi perlu adanya modifikasi terutamanya di wilayah Asia Teggara ini. “Dari data yang ada, 80 persen kasus korupsi di Indonesia itu dari suap,” ungkapnya, dilansir dari Dpr.go.id (24/09/2021).

Lebih lanjut Fadli sampaikan, diperlukan regulasi yang lebih kuat di dalam undang-undang untuk mengatur anti bribery (anti suap). Dengan kemajuan ilmu, beberapa perkembangan di Asia Tenggara semisal masuknya korporasi termasuk korporasi asing yang dikategorikan sebagai subyek hukum suap, seperti di Thailand maupun di Malaysia (korporasi sebagai subyek hukum).

“Dengan beragamnya mekanisme anti-suap di Asia Tenggara, forum Webinar menjadi sarana para anggota parlemen di Asia-Tenggara untuk berkumpul, berdiskusi dan bertukar pikiran dalam isu anti-suap,” ujar Fadli Zon.

Dalam kesempatan yang sama Senior Governance Advisor WFD  Franklin De Vrieze mengurai, pembahasan tersebut memiliki momentumnya ketika gerakan global anti korupsi semakin bergulir. Sepeti halnya UN yang baru saja menyelenggarakan General Assembly Special Session on Anti-Corruption.

“G7 juga mengambil langkah signifikan untuk memerangi penyuapan terhadap pihak asing. G20 juga melalui Working Group Anti-Corruption dan dalam waktu dekat International Democracy Summit akan juga menggarisbawahi isu anti-korupsi,” terangnya.

Dalam penanganan korupsi, Franklin menekankan tidak adanya pendekatan umum yang sama. Pengetahuan dan keahlian juga tidak cukup. “Juga diperlukan political will dan ini bukan hal yang tetap. Ia berkembang, dapat dibangun dan dipelihara,” urai Franklin. (Uli)