BKSAP DPR Mengapresiasi Langkah Diplomasi Kemlu Terkait Ketersedian Vaksin

FOTO: dpr.go.id/indolinear.com
Rabu, 13 Januari 2021
loading...

Indolinear.com, Jakarta – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mengapresiasi kinerja Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia, terutama dalam menghadapi pandemi Covid-19. Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon menerangkan bahwa platform diplomasi parlemen, dalam hal ini Alat Kelengkapan Dewan (AKD), memiliki banyak ruang untuk mendukung diplomasi Indonesia. BKSAP memiliki Panitia Kerja (Panja) yang saat ini akan fokus ke SDGs dan Indo-Pasifik, sesuai dengan kepentingan luar negeri Indonesia.

“Dari sisi parlemen, ini akan komplementer bergerak mendukung pemerintah. Dan pada tahun ini, DPR akan mendukung diplomasi pemerintah juga dengan menjadi tuan rumah pertemuan di Indonesia, apabila situasi memungkinkan, seperti menjadi tuan rumah Global Parliamentary Forum on SDGs bekerjasama dengan IPU, Meeting of Speakers of Eurasian Parliaments (MSEAP) dan juga Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP),” kata Fadli usai rapat koordinasi BKSAP DPR RI dengan Kemlu di Tangerang, Banten, dilansir dari Dpr.go.id (12/01/2021).

Rapat koordinasi yang membahas proyeksi kebijakan luar negeri Indonesia pada tahun 2021 itu turut dihadiri Pimpinan BKSAP dan sejumlah Kepala Kelompok Fraksi (Kapoksi) BKSAP, serta Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Mahendra Siregar beserta jajaran.

Wakil Ketua BKSAP Charles Honoris yang menyambut baik mengenai perjanjian koridor perjalanan, atau Travel Corridor Agrement (TCA) dan berharap Kemlu dapat mengkomunikasikan negara-negara yang sedang menjadi pembahasan berikutnya mengenai TCA. “Sehingga kami dapat mendukung secara hubungan antarparlemen dengan melobi parlemen negara terkait,” ungkap politisi PDI-Perjuangan itu.

Di sisi lain, Wakil Ketua BKSAP Putu Supadma Rudana menambahkan manfaat BKSAP dalam mendukung diplomasi pemerintah adalah sifatnya yang lintasfraksi dan lintaskomisi sehingga semua isu dapat didiskusikan. Ia menyoroti isu ekonomi kreatif mengingat Indonesia memiliki produk budaya Indonesia yang luar biasa. Putu berharap dalam kerja sama ekonomi kreatif, hal-hal terkait transfer ilmu, desain, produk dan lainnya dapat menjadi penekanan diplomasi agar dapat berdampak kepada masyarakat.

Putu yang juga Anggota Komisi X DPR RI menyambut baik adanya TCA. “Keberadaan TCA dapat memperdalam penetrasi ekonomi kawasan wisata dan juga menjadi momentum untuk mengurangi quantity tourism tetapi jadi quality tourism,” lanjut politisi Partai Demokrat itu yang juga berharap pertemuan reguler serupa dapat dilakukan.

Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP Achmad Hafizs Tohir (F-PAN) menyinggung makin meningkatnya kerja sama bilateral, sehingga diplomasi Indonesia perlu lebih jeli dalam menangkap dan menggali peluang kerja sama internasional dan bilateral.

Kemudian, Wakil Ketua BKSAP Mardani Ali Sera memberikan masukan terkait peluang memaksimalkan diaspora Indonesia dalam hal status kewarganegaraan dengan usulan dwi-kewarganegaraan. Mardani juga menyoroti eksistensi Indo-Aid dan mekanisme teknis yang diperlukan dalam upaya pemberian bantuan dan bagaimana parlemen dapat berkontribusi. “Selain itu, kita memiliki Bali Democracy Forum (BDF) dan akan sangat menarik apabila DPR dilibatkan di BDF,” harap politisi F-PKS itu.

Dalam kesempatan tersebut, Wamenlu Mahendra Siregar menyampaikan sejumlah capaian-capaian kebijakan luar negeri 2020 dan situasi pemfokusan ulang atau refocusing diplomasi mengingat situasi pandemi Covid-19 serta proyeksi-proyeksi prioritas kebijakan LN Indonesia pada 2021. Wamenlu menyampaikan sedikitnya ada lima prioritas diplomasi pada tahun 2021 seiring dengan situasi pandemi yang belum berakhir.

Prioritas pertama dalam konteks diplomasi adalah penguatan national health security, khususnya dalam konteks realisasi komitmen vaksin, membangun industri kesehatan nasional, kerja sama pengembangan riset dan teknologi hingga sistem dan mekanisme menghadapi pandemi. Wamenlu menyampaikan agenda ini menjadi agenda di setiap lapisan.

“Tidak hanya multilateral tetapi juga bilateral, policy-making level, resolution-making level, business to business dan lainnya. Dalam Diplomasi Vaksin, selain multilateral melalui GAVI dan COVAX, Indonesia saat ini juga berada di tahap final perjanjian bilateral dengan AstraZeneca, melengkapi hadirnya vaksin Sinovac yang sudah ada di Indonesia. Vaksin-vaksin lainnya tengah diupayakan melalui mekanisme GAVI atau COVAX,” kata Mahendra.

Mantan Duta Besar (Dubes) untuk Amerika Serikat ini juga mengungkapkan prioritas berikutnya adalah pada pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Fokus-fokus yang dibangun adalah memperluas inbound investment, akses pasar dan integrasi ekonomi, hilirisasi industri nasional, kerja sama dengan World Economic Forum (WEF), Troika G20 hingga kerja sama ekonomi digital dan kreatif serta menangani hambatan perdagangan.

“Kita juga sudah memiliki kerja sama koridor perjalanan dengan Persatuan Emirat Arab, Tiongkok, Korea Selatan, dan Singapura. Ke depan, ASEAN secara keseluruhan tengah dalam pendalaman, dan juga Turki,” jelas Mahendra.

Prioritas ketiga adalah memperkuat sistem perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan membangun Sata Data Indonesia serta pemutakhiran data WNI. Prioritas keempat, menurut Wamenlu, adalah berkontribusi pada isu kawasan dan dunia, mengingat Indonesia juga menjadi anggota UN ECOSOC.

“Dalam isu-isu bilateral, Indonesia juga akan fokus pada isu Rohingya, perdamaian Afghanistan maupun Palestina. Khusus Palestina, kami tegaskan posisi Indonesia sejauh ini tidak berubah terkait ramainya isu akan dibukanya hubungan dengan Israel,” tandasnya.

Selanjutnya, prioritas diplomasi juga dititik-beratkan pada diplomasi untuk menjaga kedaulatan dan integritas wilayah dengan mengintensifkan perundingan batas darat dan maritim dan menegaskan klaim kedaulatan oleh pihak manapun harus sesuai dengan hukum internasional.

Pada pertemuan koordinasi tersebut, sejumlah Kapoksi juga menyampaikan pandangan mengenai pentingnya perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan bagaimana kemudian Kemlu dapat berperan maksimal terkait perlindungan dan juga proses pemulangan yang lebih cepat bagi PMI yang terdeportasi. (Uli)

INFORMASIKAN PADA SAHABAT: