BKPPD Kota Bekasi Menjadi Yang Terbaik Di Provinsi Jawa Barat

FOTO: bekasikota.go.id/indolinear.com
Jumat, 2 November 2018
Bekasi | Uploader puspita

Indolinear.com, Bekasi – Badan Kepegawaian dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi kembali meraih prestasi dengan menyabet penghargaan Kota/Kabupatrm Penyelenggara Manajemen  Kepegawaian yang Bermutu, Akuntabel, Inovatif, dan Kreatif (BAIK) Kluster II dalam kategori Manajemen Karir Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2018.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi Dr. Hj. Reny Hendrawati, MM. diserahkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa bertempat di Gedung Sate Bandung, Rabu, (31/10/2018).

Kepala BKPPD Kota Bekasi Reny Hendrawati mengatakan pencapaian yang telah diraih tersebut bukanlah diperoleh begitu saja, melainkan buah dari kerja keras seluruh tim kerja BKPPD Kota Bekasi yang diukur dari 180 lebih Indikator Kinerja berdasarkan parameter penilaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.

“Kita memenuhi parameter penilaian BKPPD Provinsi Jawa Barat dan menyabet penghargaan manajemen karir terbaik se-Jawa Baray di tahun ini. Untuk Raihan prestasi ini kami sangat bersyukur,” kata Reny.

“Diharapkan dengan semua pendukung kinerja yang ada pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi, dan juga penghargaan yang telah diraih tidak menjadikan sebagai dasar untuk berbanggga diri melainkan harus dijadikan sebagai motivasi untuk bekerja lebih baik lagi dalam rangka membantu Wali Kota dan Wakil Walikota Bekasi mewujudkan Kota Bekasi yang Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, turut mendampingi Kepala Bidang Administrasi Aparatur Ali Syofyan, S.STP., M.Si., Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur Widityawarman, S.STP., M.Si. dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Andi Hidayat, S.IP.

Lanjut Reny memaparkan, adapun langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam proses manajemen karir di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi adalah diawali dengan perencanaan dan pola karir melalui pemetaan jabatan dan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja sampai dengan penerbitan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah untuk Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Fungsional Umum.

“Dengan kata lain seluruh aparatur sudah memiliki jabatan masing-masing mulai dari Jabatan Fungsional Umum, Fungsional Tertentu dan jabatan struktural sesuai dengan formasi dan peta jabatan sehingga sudah jelas dan terarah untuk melakukan tugas pokok dan fungsi berdasarkan jabatan,” ungkapnya dilansir dari bekasikota.go.id.

Sebelum mendorong karir aparatur, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi juga mempersiapkan dan memperkuat sumber daya manusia dengan peningkatan dan pengembangan kompetensi non klasikal melalui beberapa proses diantaranya adalah dengan Coaching yaitu pembimbingan peningkatan kinerja melalui pembekalan kemampuan memecahkan permasalahan dengan mengoptimalkan potensi diri dan optimalisasi sumberdaya internal perangkat daerah (self assessment, bedah tupoksi, expose, coaching” ).

“Dan itu sudah diterapkan kepada seluruh lurah se-Kota Bekasi, aparatur pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta aparatur pelayanan kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,” sebutnya.

Selain itu pengembangan kompetensi juga dilakukan dengan cara mentoring yakni dengan pelaksanaan pengembangan kompetensi non klasikal melalui transfer pengetahuan, pengalaman dan keterampilan dari orang yang lebih berpengalaman pada bidangnya, metode mentoring dengan membangun kerjasama dengan beberapa instansi diimplementasikan pada kegiatan pembekalan materi bagi petugas front office kota bekasi.

Program petugas front office menggandeng perangkat Daerah terkait, Polres Bekasi, Matahari Departemen Store, Wardah Cosmetic, Bank BJB dan Bank Syariah Mandiri.

“Benchmarking juga dilakukan dalam upaya mengukur suatu kegiatan organisasi lain yang mempunyai karakteristik yang sejenis,” kata Reny.

Selain itu Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi juga melakukan pembinaan terhadap aparatur khususnya pada seluruh Pejabat Struktural dalam rangka mengukur kinerja dan mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur di setiap perangkat daerah dalam menjalankan tupoksinya.

Dan juga memberikan wawasan dalam aspek manajemen kepegawaian, tata kelola administrasi pemerintahan, dan optimalisasi pelayanan publik dan yang tidak kalah penting adalah semua proses dilaksanakan dengan membangun jaringan kerjasama (networking) dengan Instansi Pemerintah maupun Sektor swasta yang kompeten di bidangnya sehingga dalam pelaksanaan dan proses dimaksud tidak menggunakan biaya APBD.

Disamping peningkatan kompetensi, Badan Kepegawaian Pendidikan danPelatihan Daerah Kota Bekasi juga memperhatikan kondisi psikologi aparaturnya dengan membentuk “lighthouse” yaitu sebagai wadah untuk memberikan layanan psikotes dan konseling aparatur dan bertujuan untuk pengukuran dan perekaman kompetensi sebagai bahan pindah masuk maupun penempatan pada suatu jabatan tertentu.

Selain sebagai keperluan kedinasan, lighthouse juga memberikan kesempatan kepada aparatur untuk mengajukan usulan mandiri untuk dilakukan konseling apabila dirasa memiliki masalah baik di dalam maupun di luar masalah kedinasan sebagai upaya untuk peningkatan kesehatan kejiwaan.

“Karena tidak mungkin seorang aparatur dapat menyelesaikan suatu masalah dalam organisasi apabila di dalam dirinya masih memiliki masalah internal, oleh karena itu lighthouse diharapkan dapat membantu permasalahan aparatur,” harap Reny.

Lebih lanjut, dalam melaksanakan kegiatan dan pelayanannya, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi juga telah didukung oleh aplikasi yang terintegrasi diantaranya Sistem Informasi Aparatur (SIAP) Kota Bekasi yang melingkupi pengelolaan data seluruh aparatur dengan berkas digitalnya sampai dengan pelayanan kepegawaian yang diproses secara online.

Selain itu terdapat aplikasi pengelolaan absensi aparatur yang terhubung dengan mesin absen yang ada pada seluruh unit kerja yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi sehingga laporan kehadiran aparatur dapat dipantau secara “realtime” oleh BKPPD.

“Saat ini juga tengah dikembangkan aplikasi untuk mengukur dan menilai sasaran kinerja pegawai (SKP) dan akan segera digunakan sebagai indikator penilaian kinerja aparatur dengan nama aplikasi “SIKERJA” (Sistem Informasi Kinerja Aparatur) dan juga terintegrasi dengan database SIAP,” ungkap Reny.(pit)

%d blogger menyukai ini: