Bebaskan Lahan, Disperkimta Tangsel Didampingi Kejari

FOTO: Eksklusif Disperkimta Tangsel for indolinear.com

Indolinear.com, Tangsel – Setelah berpisah dengan Dinas Bangunan, kini  Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimta) memiliki bidang baru, yaitu Bidang Pengadaan Tanah yang bertugas dalam pembebasan lahan.

Disperkimta Tangsel menggandeng Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam melakukan setiap pembebasan lahan.

Dalam hal ini, salah satu tugas pokok (tupoksi) Bidang Pengadaan Tanah, adalah melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan tugas, Bidang Pertanahan selalu dikawal oleh tim TP4D dan JPN.

Kepala Bidang Pengadaan Tanah pada Disperkimta Tangsel, Rizqiyah mengatakan, kerjasama ini sebagai kerjasama turunan dari Memorandum of Understanding (Mou) yang telah dilakukan Walikota dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangsel secara umum.

“Tujuannya dari pendampingan itu sendiri adalah mengawal pengadaan tanah agar berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Dan juga untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang terkena agar dapat terjamin hak-haknya,” ujarnya, Rabu (13/3/2019).

Selain itu, apabila ada informasi yang masih simpang siur, masyarakat pun dapat lebih yakin bahwa pelaksanaan sesuai dengan aturan. Menurutnya, pengadaan tanah dibiayai dari uang negara sehingga harus dlaksanakan sesuai ketentuan dan masyarakat juga bisa mendapatkan sesuai dengan haknya.

“Dengan pendampingan ini jaminan itu ada. Makanya, dalam beberapa kegiatan kita selalu didampingi oleh TP4D dan JPN,” jelasnya.

Ia mengaku, tidak pernah menutup komunikasi dengan masyarakat. Hal ini untuk menjelaskan, bahwa dari pihaknya semua dilakukan secara transparan. Tidak ada pungutan apapun untuk penyelesaian pembayaran ganti kerugian.

“Untuk administrasi, telah disediakan oleh panitia dan kami hanya melayani pihak yang berhak. Jika bukan pemiliknya tidak bisa kita layani, sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada,” paparnya.

Hal senada disampaikan oleh Ketua TP4D Kejari Tangsel Setyo Adhi Wicaksono, menurutnya pembentukan TP4D sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, yang bertujuan mencegah untuk menghindari dugaan tindak pidana korupsi dan penyelewengan.

“Kami akan mendampingi, melihat dan memberi pendapat hukumnya seperti apa. Kemudian, hasil pelaporan dan tahap-tahap perencanaan hingga pengerjaan telah diawasi dan dievaluasi kembali agar pembangunannya tepat waktu dan tertib administrasi,” imbuhnya.

Namun, jika terjadi indikasi baru dilakukan penindakan dengan berkoordinasi kepada Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terlebih dahulu.(ADV)