AMSAT’s Tuntut Keluarkan Perda Permasalahan Sosial

sophie/indolinear.com
Rabu, 1 November 2017
loading...

Indolinear.com, Tangsel – Aliansi Masyarakat Sehat Tangerang Selatan (AMSAT’s) menyikapi situasi yang terjadi dan menuntut respon cepat pemerintah daerah untuk mengeluarkan Peraturan Daerah yang berpihak kepada kelompok – kelompok masyarakat yang termarjinalkan.

Hak dasar kesehatan pengguna, penyalahguna, korban peredaran Napza illegal dan pasangan tetap mereka akan mampu terpenuhi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

“Sehingga angka pesakitan dan kematian dari penyebab penyakit penyerta adiksi/Napza akan mampu dikendalikan. Hingga kelompok pengguna, penyalahguna dan korban peredaran gelap akan mampu kembali produktif,” ungkap Iman Permana, Kordinator AMSAT’s saat unjuk rasa di Kantor DPRD Tangsel, Serpong, Rabu, 1 November 2017.

Kota Tangerang Selatan sebagai daerah strategis penyangga ibu kota Negara tentu harus memiliki kepekaan dan melakukan respon terhadap situasi ini, karena Kota Tangerang Selatan dihimpit oleh epidemik ganda, yakni Napza dan HIV-AIDS, hal ini dapat dilihat dari data Kementerian Kesehatan, bahwa baik DKl Jakarta, maupun Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah pandemic HIV dan AIDS.

“Pendekatan berbasis kesehatan pada permasalahan narkotika di kota Tangerang Selatan melalui pelayanan primer dan sekunder milik pemerintah serta mendorong ketersediaan sarana rehabilitasi sosial, akan mampu menekan dampak buruk dari penyakit penyerta narkotika seperti HlV, Hepatitis C, Tuberkolosis dan juga infeksi menular seksual,” jelasnya.

Pengalaman global dan beragam penelitian dari dalam dan luar negeri terkait peredaran dan konsumsi NAPZA di Indonesia memperkuat kebutuhan negara mereformasi pendekatan dan kebijakan menghadapi persoalan tersebut. Sistem kesehatan publik dan layanan sosial pun menjadi sigap dan peka menghadapi persoalan yang diangkat korban dan pengguna NAPZA.

Pengalaman-pengalaman mempersiapkan sistem publik sehingga peka terhadap persoalan Hak dasar kesehatan pengguna, penyalahguna, korban peredaran Napza illegal dan pasangan tetap mereka akan terpenuhi amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

“Sehingga angka pesakitan dan kematian dari penyebab penyakit penyerta adiksi/Napza akan mampu dikendalikan Hingga kelompok pengguna, penyalahguna dan korban peredaran gelap akan mampu kembali produktif,” katanya.

Menurut Taufik MA, Wakil Ketua DPRD Tangsel, bahwa DPRD Tangsel saat ini terus berkoordinasi dengan BNN dan juga lembaga lainnya yang konsen terhadap Narkotika. Sehingga akan dirumuskan bagaimana melakukan penanganan terhadap para pengguna narkoba di Kota Tangsel.

“DPRD membuka ruang kepada para elemen masyarakat termasuk AMSAT’s dalam penyusunan Perda yang menangani permasalahan sosial,” kata Taufik.

Sementara Sri Lintang Rosi Anggota Komisi 2 DPRD Tangsel dari PKS mengatakan bahwa saat ini Raperda permasalahan sosial masih dibahas dan akan mengundang elemen masyarakat termasuk AMSAT’s dan juga pihak aparat penegak hukum terkait agar dapat memberikan masukan dalam penyusunan Raperda tersebut.

Ipda Wahyu Safaro Kanit Intelkam Polsek Serpong menghimbau kepada pengunjurasa agar mematuhi undang-undang penyampaian pendapat dimuka umum, dimana salahsatunya adalah harus memberikan pemberitahuan minimal 3 hari sebelumnya. Sehingga pihak Kepolisian dapat mempersiapkan dalam upaya pengamanan aksi unjukrasa.

“Kepolisian tentunya siap jika diminta masukan dalam penyusunan Perda di Kota Tangsel yang ada hubungannya dengan penegakan hukum.

Aliansi Masyarakat Sehat Tangerang Selatan (AMSATS) merupakan gabungan ormas diantaranya adalah : Drug Policy Reform, Jaringan lndonesia Positif Banten, lkatan Perempuan Positif lndonesia Prov Banten, KDS Pelangi Tangsel, RUMAH BELAJAR, Komunitas Seni Empang, Pemuda Serua Tangsel dan lKA SAKTI. (sophie)