700 Advokat Siap Pasang Mou dengan Pemerintah Bogor

pojoksatuid/indolinear.com
Jumat, 9 Maret 2018

Indolinear.com, Bogor – Sebanyak 700 advokat siap melakukan Momerandum of Understanding (MoU) dengan pemerintah daerah kabupaten dan Kota Bogor. Hal ini dilakukan terkait dengan pencerdasan hukum.

Hal ini disampaikan oleh DPC KAI Bogor Raya setelah melihat minimnya pendampingan hukum kepada masyarakat.

Ketua DPC KAI Bogor Raya Ari Indra David mengimbau kepada kepala dinas bagian hukum baik Kabupaten maupun Kota untuk menerima tawaran DPC KAI Bogor Raya. Sehingga para advokat yang tergabung dalam DPC KAI Bogor Raya siap untuk ditempatkan di setiap kecamatan dan desa.

“Anggota kami lebih dari 700 orang advokat di Bogor Raya, bahkan bisa lebih nantinya bisa hampir seribuan. Jadi kami menghimbau kepada kepala dinas bagian hukum untuk merekrut kawan- kawan dan kami ditempatkan, diberikan ruang dan tempat agar masyarakat kita ini tidak sulit untuk mencari keadilan,” tegasnya.

Ari menambahkan nantinya 700 advokat yang ada siap untuk ditempatkan di kecamatan maupun desa. Untuk itu, pemerintah diharapkan dapat memberikan tempat dan ruang berupa pos-pos bantuan hukum untuk melakukan pendampingan hukum.

“Tingkatan desa lebih bagus kalau memang tidak mampu untuk memberikan tempat kepada kami di tingkat kecamatan. Sehingga kami dapat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat,” tambahnya seperti dikutip dari POjoksatu.id, Jumat (9/3/2018).

Hal senada disampaikan oleh Sekjen DPC KAI Bogor Raya, Arifin. Arifin mengatakan, memberikan pelayanan hukum kepada masyarakatnya merupakan komitmen yang dipegang oleh DPC KAI Bogor Raya.

“Kami punya program rencananya kami akan mengadakan penyuluhan hukum terhadap seluruh kepala desa dan aparat desa baik di Kabupaten maupun Kota Bogor. Tentunya agar para kepala desa atau sekretaris desa ini memahami fungsi dan tugas pokoknya. Bukan hanya sebagai pelayan masyarakat tapi bagaimana tindakan perilaku sebagai pelayan masyarakat dia tidak terjebak dalam persoalan baru seperti persoalan hukum tadi,” ujarnya.

Baca Juga :  Ini Dia Antisipasi Pemkot Bogor Hadapi Banjir

Dalam mewujudkan program tersebut, pemerintah daerah melalui Dinas Hukum diminta dapat merespon niat baik para advokat. Dan juga para camat dan para kepala desa dapat terlibat dalam penyuluhan yang akan dilaksanakan.

“Kami berharap proposal kami nanti dapat disambut baik oleh bupati dan walikota. Selain itu, camat-camat dan kepala-kepala desa dapat ikut dalam penyuluhan ini,” pungkasnya. (Gie)

%d blogger menyukai ini: