13 Desember 1937 Tragedi Perkosaan Nanking Saat Jepang Invasi China

FOTO: liputan6.com/indolinear.com
Sabtu, 11 Januari 2020

Indolinear.com, Jakarta – 82 tahun lalu, tepatnya pada 13 Desember 1937, tentara Jepang mulai menduduki Kota Nanking –kini disebut Nanjing–, yang kala itu menjadi Ibu Kota China. Selama invasi hingga Januari 1938, tentara Jepang membunuh sebagian besar warga di provinsi bagian timur China itu hingga menewaskan 300 ribu jiwa.

Saat Nanking jatuh ke tangan pasukan Jepang, pemerintah China melarikan diri ke Hankow, pedalaman di sepanjang Sungai Yangtze.

Untuk mematahkan semangat perlawanan Tiongkok, Jenderal Jepang Matsui Iwane memerintahkan agar Kota Nanking dihancurkan. Sebagian besar kota dibakar, dan pasukan Jepang melancarkan kampanye kekejaman terhadap warga sipil, seperti dikutip dari liputan6.com (09/01/2020).

Dalam tragedi yang juga dikenal sebagai “Perkosaan Nanking”, tentara Jepang membunuh sekitar 150.000 tahanan perang pria, membantai 50.000 warga sipil pria, dan memperkosa 20.000 wanita dan gadis dari segala usia. Banyak dari mereka dimutilasi.

Tak lama setelah berakhirnya Perang Dunia II, Matsui Iwane dinyatakan bersalah atas kejahatan perang oleh International Military Tribunal for the Far East dan dieksekusi.

Budak Seks Jepang

Sudah hampir satu abad sejak wanita pertama dipaksa menjadi budak seksual bagi tentara kekaisaran Jepang, tragedi itu tetap menyakitkan dan memecah belah secara politik di Jepang dan negara-negara yang pernah didudukinya. Diperkirakan, 90 persen ‘wanita penghibur’ tidak selamat dari perang.

Meskipun rumah bordil militer Jepang ada sejak 1932, mereka berkembang luas setelah salah satu insiden paling terkenal dalam upaya Jepang mengambil alih China: Perkosaan Nanking.

Pada 13 Desember 1937, pasukan Jepang memulai pembantaian selama enam minggu yang pada dasarnya menghancurkan Kota Nanking di China. Sepanjang jalan, pasukan Jepang memperkosa antara 20.000 dan 80.000 wanita China.

Perkosaan massal itu menakutkan dunia, dan Kaisar Hirohito khawatir dengan dampaknya terhadap citra Jepang. Sebagai sejarawan hukum Carmen M. Agibaynotes, ia memerintahkan militer untuk memperluas apa yang disebut “Comfort Station” atau rumah pelacuran militer, dalam upaya untuk mencegah kekejaman lebih lanjut, mengurangi penyakit menular seksual dan memastikan kelompok pelacur yang stabil dan terisolasi untuk memuaskan hasrat seksual prajurit Jepang. (Uli)

INFORMASIKAN PADA SAHABAT:

Berita Menarik Lainnya