LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Tangerang Periode 2013-2018

kabar6com/indolinear.com
Senin, 12 Maret 2018

Indolinear.com, Kab. Tangerang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang menggelar rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di akhir masa jabatan periode 2013-2018.

Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Moch Maesyal Rasyid mengatakan berbagai program pembangunan telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang terutama di bidang peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tangerang, optimalisasi penyerapan belanja daerah, akselerasi pendapatan asli daerah dan pelayanan publik.

“Kami membrikan apresiasi yang besar kepada eluruh fraksi di DPRD Kabupaten Tangerang yang memberikan perhatian besar terhadap pembangunan di Kabupaten Tangerang,” ungkap Maesyal menjelaskan, dilansir dari Kabar6.com (11/03/2018).

Pihaknya juga mengakui masih belum optimalnya penyerapan belanja daerah di Kabupaten Tangerang. Hal ini menurutnta terjadi karena beberapa faktor.

“Belum optimalnya penyerapan belanja daerah disebabkan oleh efisiensi belanja, kegiatan cut off gagal lelang dan penerapan disiplin penyerapan anggaran dalam pengelolaan belanja bantuan sesuai dengan aturan yang berlaku,” katanya.

Akan tetapi, program akselerasi PAD dilakukan dengan upaya inovasi dalam pengelolaan pendapatan daerah khususnya terkait dengan pajak daerah telah dibangun sistem online oleh Bapenda dengan tujuan mempermudah layanan pajak, antara lain dengan adanya Informasi Pendapatan Asli Daerah (SIMPAD) dalam pengelolaan Pajak daerah dengan metode penetapan self assesment, antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir dan Sistem Online BPHTB untuk mempermudah pembayaran BPHTB melalui aplikasi e-BPHTB.

Pelayanan publik di Kabupaten Tangerang terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan dan pelayanan umum lainnya terus dievaluasi dan dioptimalkan. Hal ini dilakukan dalam rangka peningkatan aksesibilitas masyarakat melalui peningkatan kapasitas aparatur dan sistem manajemen pemerintah daerah untuk menunjang pelayanan publik. (Uli)

“Mudah-mudahan penjelasan ini dapat menjawab seluruh pandangan umum fraksi sesuai dengan harapan para pimpinan beserta anggota DPRD Kabupaten Tangerang. Adapun hal-hal lain yang sekiranya masih diperlukan pendalaman secara substansi, tentunya dapat diperjelas pada saat pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat antara DPRD dengan OPD,” tambahnya. (Uli)

%d blogger menyukai ini: